Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan tersebut. Di berbagai literatur, cybercrime dideteksi dari dua sudut pandang :
1.Kejahatan yang Menggunakan Teknologi Informasi sebagai Fasilitas, contohnya: pencurian Account Internet, penipuan lewat Email (Fraud), pemalsuan/pencurian Kartu Kredit, pembajakan, pornografi, Email Spam, perjudian online, terorisme, isu sara, situs yang menyesatkan dan lain sebagainya.
2.Kejahatan yang Menjadikan Sistem Teknologi Informasi sebagai sasaran, contohnya: cyberwar, pembobolan/pembajakan situs, pembuatan/penyebaran virus komputer, pencurian abstracts pribadi, Denial of Service (DOS), kejahatan berhubungan dengan nama domain, dan lain sebagainya.
Laporan ini berisi tentang penyimpangan yang di dapati dalam proses pemeriksaan audit investigative yang memerlukan tindakan lebih lanjut atas penyimpangan tersebut.
2.Laporan Per Bab
Laporan ini berisi tentang Bab I(Simpulan dan Rekomendasi), Bab II (Umum) yang meliputi Dasar Audit, Sasaran dan Lingkup Audit, Data Objek yang di Audit, Bab III (Uraian Hasil Audit) yang meliputi Dasar Hukum yang Di Audit, Materi Temuan, Risalah Pembicaraan dengan Auditi, Kesepakatan dengan Instansi Penyidik.
1. Perusahaan de-ngan single-majo-rity shareholders.
2. Prinsipal me-rangkap sebagai Agen.
3. Keseimbangan kepentingan antara prinsipal dan agen tidak penting
IMPLIKASI :
Aspek Good Cor-porate Governance TIDAK diperlukan.
TEORI KORPORASI MODERN
KARAKTERISTIK :
1.Perusahaan de-ngan banyak peme-gang saham, namun masih ada kepe-milikan mayoritas.
2.Fungsi Prinsipal dan Agen mulai terpisah.
3.Meskipun pemi-lik mayoritas masih memiliki otoritas yang besar, kepen-tingan pemegang saham minoritas sudah diperhatikan
IMPLIKASI :
Aspek Good Cor-porate Governance MULAI diperlukan
Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (fraud) dan praktik-praktik insider trading yang dilakukan oleh agen/manajer.
4.buat jalur khusus pelaporan fraud (tips hotline).
5.Secanggih apa pun fraud dilakukan, sering kali fraud bisa ditemukan melalui tips. Ketika seorang personel merasakan bahwa rekan kerjanya atau pihak lain memiliki cara yang sangat mudah untuk melaporkan terjadinya fraud, hal ini akan mengurangi niat melakukan fraud itu sendiri. Takut dilaporkan!
6.menciptakan ekspektasi atas hukuman
7.proactive fraud auditing.
8.penciptaan budaya kejujuran, keterbukaan, program bantuan kepada personel, dan usaha-usaha menghilangkan kesempatan para personel melakukan fraud.
Good corporate governance adalah cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders lainnya. Karena itufokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai transparency, responsibility, accountability, dan tentu saja fairness.
Teori Ekuitas adalah ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut.Definisi ekuitas di atas diturunkan dari persamaan dasar akuntansi sebagai berikut :
Assets = Liabilities = Owner’s equities
Teori Korporasi adalah
1.Model hubungan perusahaan dan pemilik perusahaan
2.Revolusi industri abad 19, perkembangan ilmu manajemen amat pesat
3.Pemilik – manajer menjadi pemilik non manajer, manajer bukan pemilik
4.Menyebabkan turunan teori kepemilikan
Teori Keagenan adalah
Sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik (principal). Agar hubungan ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer.
Teori Stewardship adalah
1.Optimalisasi kinerja perusahaan diperoleh dari penyatuan Direksi dan Dewan Komisaris
2.Seorang individu memegang jabatan CEO dan Chairman BOD, One tier biard system atau CEO duality, 80% perusahaan AS menggunakan hampiran tersebut.
Di Australia, hanya sedikit perusahaan besar menggunakan konsep CEO duality
Investigasi adalah: upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnyauntuk mengetahui /membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.
Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pedapat mengenai laporan kewajaran laporan keuangan tersebut menurut Sukrisno Agoes (1996:1).
Berdasarkan persamaan :
1.Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja dibidang akuntansi, keuangan, perpajakan, manajemen dan komputer
2.Membuat audit plan dan program audit secara tertulis
3.Prosedur audit dan hasil audit didokumentasikan dalam kertas kerja
4.Staf audit melakukan Continuing Professional Education (Pendidikan Profesi Berkelanjutan)
5.Mempunyai Audit Manual (pedoman pelaksanaan pemeriksaan), Kode Etik dan Sistem Pengendalian Mutu
Berdasarkan perbedaan :
PROSEDUR AUDIT INVESTIGASI
oPerlindungan bagi yang tidak bersalah, kumpulkan fakta, pecahkan persoalan, suasana tenang
oAmankan lingkungan untuk menghentikan kerugian
oTentukan elemen penting kecurangan
oIdentifikasi, kumpulkan dan amankan bukti
oIdentifikasi dan wawancara/interview saksi
oIdentifikasi pola dan sifat kecurangan
oTentukan motivasi kejadian dan siapkan fakta yang akurat dan objektif
oHitung kerugian yang terjadi dan identifikasi kelemahan
oMinta bantuan polisi
PROSEDUR AUDIT UMUM
1.Intentional Error (Kesalahan yang disengaja, tujuannya untuk kenguntungan diri sendiri)
•Bentuk :
oWindow Dressing
( Merekayasa laporan keuangan supaya terlihat lebih baik
oCheck Kitting
( Saldo rekening bank ditampilkan lebih besar sehingga current ratio terlihat lebih baik
2.Unintentional Error(Kesalahan yang tidak disengaja/kesalahan manusiawi)
Fraud(kecurangan) itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa fraud sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi.
Korupsi, Kecurangan yang terjadi tata kelola yang kurang baik serta penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economicextortion).
Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori.
Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melalui penambahan,persembunyian,penghilangan atau pengkaburan terhadap nnagian keseluruhan sebuah realitas,kenyataan,fakta/sejarah yang dilakukan berdasar sistem perancangan sebuah tata sistem nilai.
Manipulasi adalah bagian penting dari tindakan penanaman gagasan,sikap,sistem berpikir,perilaku dan kepercayaan.
Contoh:Modifikasi perilaku,cuci otak,indoktrinasi dogma,politik rekayasa,propaganda.
PERSAMAAN KKN , MANIPULASI, FRAUD (KECURANGAN)
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sbb:
perbuatan melawan hukum;
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
PERBEDAAN FRAUD ,KKN, MANIPULASI, DAN KECURANGAN
Fraud mempunyai lingkup yang lebih luas daripada korupsi (walaupun pengertian dan lingkup korupsi saat ini berdasarkan UNCAC semakin diperluas), dan dilihat dari sudut pandang secara umum Fraud merupakan induk dari korupsi, manipulasi dan kecurangan
Menurut Tuanakotta akuntansi forensik merupakan terjemahan dari forensic accounting. Pengertian forensik, bermakna; (1) yang berkenaan dengan pengadilan, atau (2) berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Yang paling sering kita dengar adalah dokter forensik, yaitu dokter ahli patologi yang memeriksa jenazah untuk menentukan penyebab dan waktu kematian. Banyak dari kita, yang telah mengenal istilah laboratorium forensik (labfor) yang dimiliki oleh kepolisian.
Sebenarnya akuntan dan akuntansi forensik tidak sepenuhnya berkaitan dengan pengadilan saja. Istilah pengadilan memberikan kesan bahwa akuntansi forensik semata-mata berperkara di pengadilan, dan istilah lain ini disebut litigasi (litigation). Di samping proses litigasi ada proses penyelesaian sengketa dimana jasa akuntan forensik juga dapat dipakai. Kegiatan ini bersifat non litigasi. Misalnya penyelesaian sengketa lewat arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution.
Pengertian elementer tentang pemeriksaan masalah hukum (legal audit), terdiri dari dua kosa kata Inggris, yakni: legal = hukum, dan audit = pemeriksaan, jadi legal audit adalah pemeriksaan masalah hukum. Dalam aplikasi dan implementasinya seorang legal auditor mempunyai tugas dan kewajiban untuk mencari dan menemukan solusi kekeliruan penerapan hukum, khususnya menyangkut perikatan dengan pihak ketiga atau pertikaian antar perusahaan yang dapat berakibat bangkrut (colaps) karena terlilit masalah hukum.
Pemeriksaan masalah hukum (legal audit) dalam perusahaan adalah suatu aktivitas persero menyangkut semua aspek dan ekses hukum yang sering terjadi dalam persero. Tugas tersebut terkait erat dengan semua kontrak karya dengan pihak ketiga, keagenan, distributor, franchise, dan pangsa pasar (market size) bentuk produk (brand image) dari perusahaan. Oleh karena itu, dalam operasional terkadang terdapat kekeliruan memenuhi prestasi dengan konsumen maupun dengan pihak pendanaan institusi perbankan dan sebagainya.
Untuk mengetahui kekeliruan penerapan hukum dalam sebuah persero, seorang Legal Auditor perlu melakukan tindakan preventif untuk memeriksa semua sektor yang menyangkut hukum, dengan terlebih dahulu membuat daftar pengecekan (check list) yang berkaitan dengan masalah hukum persero untuk mengatasi konteks persoalan hukum yang sewaktu-waktu bisa terjadi di antara organ persero dengan pihak ketiga.
Cara membuat daftar pengecekan (check list) harus didesain dalam bentuk skema yang membedakan beberapa inti permasalahan seperti: Prosedur Pendirian Persero, Kedudukan Share Holder, Kelengkapan Perizinan Operasi Persero, Perpajakan, Perjanjian Kredit, Sistem Pengembalian Kredit, Prestasi dan Wanprestasi, Kewajiban Persero, Kedudukan Karyawan Persero, Sistem Promosi Pasar, dan lain-lainnya, yang semuanya dilakukan melalui mekanisme perikatan perjanjian sehingga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi konflik hukum (legal conflict) dan kebutuhan penyelesaiannnya.
Untuk kepentingan tersebut, perlu diperhatikan prosedur dalam sistem aplikasi dan implementasi pemeriksaan masalah hukum (legal audit) secara akurat, ketelitian dan kejelian menilai suatu persoalan dalam persero dibutuhkan kesabaran dan daya analitikal yang memadai. Khususnya untuk mengevaluasi terhadap semua peristiwa hukum yang sudah terjadi dan mungkin akan terjadi di kemudian hari, untuk segera diantisipasi sedini mungkin agar tidak merembet jauh, sehingga dapat membahayakan kelangsungan aktivitas persero dan akibat-akibat lainnya yang di luar dugaan semula.
a.Financial (General Audit) adalah audit yang digunakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
b.Special Audit (Audit Khusus) adalah audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus. Audit Khusus bertujuan sebagai pemeriksaan yang terbatas. Pada akhir pemeriksaan tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran secara keseluruhan.
c.Information Technology (IT) Audit adalah audit berbentuk pengawasan dan pengendalian infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh.
d.Gonverment Audit (Audit Sektor Publik) adalah audit yang bekerja pada lingkungan instansi pemerintahan atau pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan pada pemerintah
e.Compliance Audit adalah audit yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap prosedur atau atauran yang ditetapkan otoritas berwenang sudah ditaati oleh personel di organisasi tersebut.
f.Social (Enviroment) Audit adalah audit lingkungan yang bertujuan untuk mengevaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik dan objektif tetang bagaimana suatu kinerja organisasi sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitaskan kontrol manajemen terhadap pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadapp peraturan perundang-undagan tetang pengelolahn lingkungan.
g.Agreed Upon Procedures ( Prosedur yang disepakati)
